MAKASSAR—Pusat Relawan #2019GantiPresiden Sulawesi Selatan (RGP Sulsel) mengadakan Diskusi Publik bertema “Problematika Kebangsaan dan Kedaulatan NKRI”. Diskusi ini merupakan rangkaian acara peresmian sekretariat (RGP Sulsel) di Jalan Raya Baruga, Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Ahad (9/9/2018) malam.
Dalam diskusi publik yang dimoderatori mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Andry Arief Bulu, tersebut, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Arqam Azikin, memastikan kelompok penggerak #2019GantiPresiden bagian dari komunikasi politik.
Sehingga, ia meminta kepada semua pihak agar tidak terlalu reaktif yang sifatnya berlebihan dengan gerakan itu.
BACA JUGA:Â Jawab Tuduhan Berada di Balik #2019GantiPresiden, HTI: Itu Fitnah!
“Tidak boleh ada yang ditakuti. Ini pertandingan kreativitas. Diksinya bagian dari komunikasi politik. Yang tidak boleh kalau keluar kata makar,” tutur Arqam dari rilis yang diterima Islampos.com, Senin (10/9/2018).
Senada dengan Tadjuddin Rachman. Pengacara senior Sulawesi Selatan itu memastikan gerakan #2019GantiPresiden sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada pelanggaran yang ditimbulkan.
Menurutnya, yang patut disesalkan jika pihak aparat justru terkesan melakukan pembiaran atas pihak yang menuntut pembubaran atau penghadangan kepada tokoh dari penggerak #2019GantiPresiden itu.
“Itu pelanggaran HAM terberat jika aparat membiarkan. Selama tidak ada kata makar atau upaya-upaya melawan negara, maka tidak ada masalah dengan #2019GantiPresiden ini,” jelas Tadjuddin.
Acara peresmian dan diskusi itu diakhiri dengan pembacaan doa oleh Ustad Firdaus Malie dan foto bersama dengan para relawan. []
