JAKARTA— Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), menjelaskan alasan terkait banyaknya pejabat negara yang menjadi pengurus organisasi Dewan Masjid Indonesia.
“Menjadi pengurus seperti DMI sangat penting sekali. Kita semua hadir bukan mewakili organisasi, jabatan, namun karena suatu keikhlasan semata, supaya masjid selalu menjadi tempat yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala,” ujar JK.
JK menyampaikan, kesempatan menjadi pengurus DMI bisa dijadikan peluang bagi para pejabat itu untuk meningkatkan ibadah mereka dengan menyumbangkan keahliannya guna memajukan masjid di Indonesia.
Sejumlah pejabat itu di antaranya Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan yang menjadi Wakil Ketua Dewan Pakar, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang menjadi anggotanya, hingga Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Syafruddin yang menjadi Wakil Ketua Umum.
Ada juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil , serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.
Pejabat negara lain yang kini menjadi pengurus DMI di antaranya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso yang menjadi Ketua Majelis Pakar, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin yang menjadi Ketua Majelis Mustasyar (Dewan Penasihat), serta Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban Din Syamsuddin yang menjadi Wakil Ketuanya.
Sementara, sejumlah tokoh agama seperti Ma’ruf Amin, Quraisy Shihab, dan Nasaruddin Umar menjadi anggota Majelis Mustasyar.
“Juga ada pak kiai-kiai, supaya memberikan nasihat bagaimana kita semua menjalankan masjid sesuai dengan ajaran agama yang benar, bagaimana membina masjid jadi penggerak umat yang baik,” ujar JK.
Sebelumnya Dewan Masjid Indonesia melaksanakan pengukuhan, dan dalam pengukuhan yang dilakukan di ruang pertemuan Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat, 12 Januari 2018, sejumlah pejabat negara, mulai dari kepala lembaga hingga menteri Kabinet Kerja, kini turut menjadi pengurus DMI.
Namun, ketika ditanya apakah DMI berorientasi politik, JK menegaskan bahwa DMI sama sekali tidak berorientasi politik.
“DMI tidak berorientasi politik. Kalau ada teman-teman yang juga pengurus parpol, itu tentu tetap hak masing-masing,” pungkasnya. []
Sumber: Viva.co.id
