ACEH–Sejumlah mantan petinggi dan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menggelar upacara dan doa bersama di Kompleks Taman Makam Pahlawan, Meureu, Aceh Besar, Selasa (4/12). Upacara diselenggarakan dalam rangka Milad ke-42 GAM.
Dalam perayaan milad tersebut, diwarnai aksi pengibaran bendera bulan bintang oleh sejumlah mantan kombatan. Namun demikian, pengibaran bendera bulan bintang tidak berlangsung lama, usai menyaksikan beberapa saat bendera berada di tiang, kemudian mereka menurunkannya kembali.
Baca Juga: DDII Apresiasi Partisipasi Tokoh lintas Agama Pada Acara Reuni Akbar Gerakan 212
Usai upacara berlangsung, mereka berkumpul dan berdoa bersama di makam almarhum Wali Nanggroe Aceh Teungku Muhammad Hasan Ditiro.
Wali Kota Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar mengatakan, kondisi keamanan di Aceh usai kesepakatan damai antara GAM dengan pemerintah selama 14 tahun ini berjalan dengan sangat baik.
“Secara umum kondisi keamanan Aceh hari ini sudah sangat bagus. Pemilihan umum sudah berlangsung dua kali dan relatif aman walaupun ada terdeteksi gangguan, tetapi orang Aceh itu cukup disiplin. Mereka tahu menjaga kepentingan sebenarnya. Saya yakin yang ketiga kali ini akan aman juga,” ujar Malik Mahmud di lokasi.
Baca Juga: Sarat Emosional, Aa Gym Ungkap Alasan Jutaan Umat Islam Tergerak Hadiri Reuni 212
Namun, Malik Mahmud menambahkan, masih ada beberapa masalah kecil yang belum diselesaikan antara pemerintah pusat dengan Aceh. Salah satunya pengesahan bendera bulan bintang. Mahmud menyayangkan butir-butir perjanjian yang telah ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 2005 itu hingga kini belum terealisasi.
“Saya tidak mengerti kenapa pemerintah pusat belum menyelesaikan beberapa butir MoU seperti pengesahan bendera,” katanya.
Menurut Malik Mahmud, persoalan bendera dan beberapa hal lainnya yang belum terealisasikan harus segera diselesaikan mengingat untuk pembangunan Aceh ke depan.
“Bagi saya dan orang Aceh lainnya, pemikiran kami itu hanya ingin untuk membangun Aceh yang lebih baik. Disamping itu juga karena Aceh bagian daripada NKRI. Kita ingin melihat dan membangun Indonesia menjadi suatu negara yang besar di regional Asia Pasifik. Maka oleh itu perkara kecil antara pemerintah pusat dan Aceh harus diselesaikan,” demikian Malik Mahmud. []
SUMBER: KUMPARAN.COM
