KUALA LUMPUR — Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berencana menggratiskan jalan tol atau memberikan diskon tarif tol di negara yang dipimpinnya. Hal ini sebagai bukti janji politiknya.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Perdana Menteri, Mahathir mengatakan pemerintah Malaysia bermaksud untuk menghapuskan mekanisme tol yang ada usai berhasil mengakuisisi empat jalan tol yang sahamnya masih dikuasai korporasi.
BACA JUGA: Ini Penjelasan Mahathir Mohamad soal Penolakan Malaysia terhadap Israel
Adapun, empat jalan tol tersebut adalah ruas Lebuhraya Damansara Puchong (LDP), ruas Sistem Penyuraian Trafik KL Barat (SPRINT), ruas Lebuhraya Shah Alam (KESAS), dan ruas Terowongan SMART.
Koalisi Pakatan Harapan telah memulai pembicaraan dengan Gamuda Berhad untuk membahas akuisisi tersebut.
“Pakatan Harapan telah berjanji dalam manifesto pemilihannya untuk mengambil langkah-langkah untuk memperoleh konsesi jalan, dan menghapuskan biaya tol secara bertahap, sesuai dengan ketentuan perjanjian konsesi,” demikian pernyataan Mahathir sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Malaysia Bernama, Selasa (26/2/2019).
Setelah proses akuisisi selesai, pemerintah Malaysia akan menggratiskan tarif tol secara bertahap. Warga bisa menggunakan jalan tol secara gratis di luar jam sibuk antara jam 11.00 malam hingga jam 05.00 pagi waktu setempat.
Sedangkan pada jam sibuk, pemerintah Malaysia akan menerapkan ‘biaya kemacetan’ (congestion charge) selama enam jam. Besaran tarifnya hampir sama dengan tarif tol yang berlaku saat ini.
“Pada jam perjalanan ‘normal’ lainnya, penumpang akan menikmati potongan harga hingga 30 persen dibandingkan dengan tarif tol yang ada,” kata Mahathir.
BACA JUGA: PM Mahathir Umumkan Rencana Ambisius untuk Berangus Korupsi
Mahathir juga mengungkapkan bahwa pendapatan yang dikumpulkan dari ‘biaya kemacetan’ akan digunakan untuk operasional, pemeliharaan jalan tol, dan pembayaran pinjaman. Jika terdapat kelebihan penerimaan dari ‘biaya kemacetan’ akan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi umun di Malaysia.
Kebijakan ini, kata Mahathir, akan diumumkan oleh Menteri Keuangan pada waktu yang tepat. []
SUMBER: BERNAMA
