RAMALLAH—Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan bahwa Palestina masih percaya terhadap perdamaian atas dasar prinsip solusi dua negara.
“Perdamaian harus dicapai tidak peduli seberapa besar tantangan dan kesulitan yang dihadapi, untuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dan pemuda dari kedua bangsa,” kata Abbas pada pertemuan dengan delegasi dari gerakan “Peace Now” Israel di markas kepresidenan di Ramallah.
BACA JUGA:Â Netanyahu ‘di Belakang Pemotongan Bantuan AS’ kepada UNRWA
Pada kesempatan itu Abbas menyampaikan bahwa pihaknya masih percaya pada perdamaian atas prinsip solusi dua negara.
“Terlepas dari semua keadaan sulit di sekitar kita, kami masih percaya pada perdamaian atas dasar resolusi legitimasi internasional dan prinsip solusi dua negara untuk mendirikan negara sipil kami, yang berfungsi untuk menyebarkan budaya dan perdamaian di dunia,” imbuhnya.
Abbas mengingatkan kembali bahwa kontak dengan pemerintah AS telah diputus sejak Presiden Donald Trump mengumumkan pengalihan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem, menyatakannya sebagai ibu kota Israel, dan mencoba untuk menetapkan kembali pengungsi Palestina yang melanggar resolusi legitimasi internasional.
Sementara, Palestina tetap berharap bahwa Yerusalem Timur, yang diduduki oleh Israel sejak 1967, bisa menjadi ibu kota negara Palestina merdeka.
Palestina telah mengutuk permintaan pemerintahan Trump untuk kembali ke meja perundingan, dengan alasan bahwa Washington telah melepaskan perannya sebagai mediator yang netral dengan membuat keputusan kontroversial tersebut.
Sedangkan, mengenai keputusan AS untuk mengakhiri pendanaan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB bagi Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), Abbas menekankan bahwa masalah ini harus diselesaikan sesuai dengan resolusi legitimasi internasional dan Prakarsa Perdamaian Arab.
BACA JUGA:Â Tak Didanai AS, UNRWA: Operasi Kami akan Terus Berlanjut
Pada Jumat, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert mengatakan bahwa Washington “tidak akan lagi melakukan pendanaan lebih lanjut” kepada UNRWA. Padahal, selama ini AS adalah pemberi dana terbesar UNRWA.
Pihak UNRWA telah memperingatkan jika Washington melakukan pemotongan pendanaannya, maka akan menghasilkan ketidakstabilan yang lebih besar. Kendati demikian, UNRWA menegaskan operasinya akan tetap berjalan meski AS menghentikan pendanaannya. []
SUMBER: ANADOULU
