GUBERNUR Jabar, Ridwan Kamil diprotes oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat lantaran pernyataannya tentang anggaran Rp 1 triliun lebih untuk bantuan ke elemen NU di Jabar. PWNU meminta Ridwan Kamil untuk mengklarifikasi pernyataannya tersebut.
Protes PWNU Jabar dilayangkan melalui surat Permohonan dan Undangan Klarifikasi kepada Ridwan Kamil untuk bisa bertemu langsung dengan pengurus PWNU di kantornya Jalan Terusan Galunggung, Kota Bandung. PWNU Jabar menginginkan dia datang langsung dan mengklarifikasi ucapannya tersebut.
Dalam surat permohonan yang dilayangkan PWNU Jawa Barat, Ridwan Kamil diminta hadir hari ini ke kantor PWNU, Selasa (27/12/2022). Pernyataannya pada 17 Desember 2022 saat memberikan sambutan di acara Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) Jawa Barat di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta tentang bantuan Rp 1 triliun lebih, dianggap telah menimbulkan polemik dan tanggapan yang beragam di lingkungan PWNU maupun PCNU se-Jabar.
BACA JUGA:Â Soal Hak Cipta Citayam Fashion Week, Begini Nasihat Ridwan Kamil ke Baim Wong Dkk
“Dalam upaya meluruskan persepsi terkait dengan hal tersebut, kami Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, dengan ini mengundang Bapak Gubernur untuk menjelaskan secara utuh perihal bantuan anggaran dimaksud, agar menjadi terang benderang dan tidak ada tafsir yang berbeda dalam menyikapi pernyataan Bapak Gubernur pada acara MUKERWIL PWNU Jabar di Purwakarta,” demikian isi penggalan surat PWNU Jabar kepada Ridwan Kamil tersebut.
Surat permohonan itu salah satunya ditandatangani Ketua PWNU Jabar KH Juhadi Muhamad. Saat dikonfirmasi, Juhadi membenarkan tentang surat permohonan ini, namun Ridwan Kamil batal datang ke kantor PWNU Jabar untuk memberikan klarifikasi seperti yang diminta para pengurus.
“Ya betul. Hari ini, tadi, hadir perwakilannya. Salah satunya Karo (Kepala Biro) Yansos (Pelayanan dan Pengembangan Sosial, kini menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Setda Jabar). Pak Gubernur tidak datang karena ada kegiatan dengan Presiden,” kata Juhadi via telepon.
Dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Biro Kesra Jabar Barnas Adjidin ini, Juhadi mengatakan pihak Pemprov tetap bersikukuh ucapan Ridwan Kamil benar adanya. Sebab selama menjabat gubernur 4 tahun ke belakangan, Pemprov Jabar mengklaim telah menggelontorkan dana Rp 1 triliun lebih untuk kebutuhan pesantren-pesantren NU.
Namun Juhadi mengaku tidak puas dengan hasil pertemuan tadi. Selain data yang diklaim sebagai dokumen bantuan untuk pesantren NU tidak lengkap, Juhadi juga menginginkan Ridwan Kamil yang memberikan klarifikasi langsung kepada pengurus PWNU Jawa Barat.
“Isi pertemuannya, beliau membawa data, tapi belum lengkap datanya karena hanya 14 kabupaten. Jadi saya pikir kita (PWNU Jabar) kan tidak tahu, karena tidak lewat PWNU penyaluran bantuannya. Bagaimana kita tahu kalau itu pesantren-pesantren NU, lembaga-lembaga itu milik NU, kan kita tidak tahu. Lagian yang membuat statemen itu Pak Gubernur, jadi kami tetap butuh kedatangan gubernur,” tuturnya.
“(Mengenai bantuan ke pesantren-pesantren NU) Ya enggak tahu, saya belum tahu. Klaimnya (memang) ke pesantren NU. Sementara saya sendiri kan baru 1 tahun menjabat,” ucap pria yang akrab disapa Kang Haji ini.
Karena gagal ditemui langsung oleh Ridwan Kamil, pihak yang menemui Juhadi tadi menjanjikan pertemuan ulang pada Kamis (29/12/2022) mendatang. Selain meminta klarifikasi, PWNU Jabar juga ingin menjaga keharmonisan hubungan dengan Ridwan Kamil yang selama ini turut menyumbang beberapa program yang sama dengan visi Pemprov Jabar melalui tagline-nya Jabar Juara Lahir Batin.
“Kita kan butuh klarifikasi gubernur dan kepengennya kita harmonis antara ulama dan umaro. Tidak baik juga kalau tidak harmonis. Cuman yah komitmen gubernur juga harus dipenuhi, karena sesungguhnya kita ormas dan gubernur sama-sama kepentingannya untuk membangun umat yang ujung-ujungnya untuk kebaikan Jawa Barat,” katanya.
“Kan kita sama-sama ikut memperjuangkan Jabar Juara Lahir Batin kan. Yang sekarang ditempuh untuk klarifikasi, dan mari kita perbaiki komunikasi dan hubungan ini supaya Jabar tetap kondusif sesuai harapan untuk pembangunan masyarakat Jawa Barat,” ungkapnya menambahkan.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Kesra Setda Jabar Barnas Adjidin menjelaskan kedatangannya di PWNU Jabar siang tadi untuk silaturahmi dengan elemen Nahdlatul Ulama. Ia mengklaim pertemuan tadi sudah selesai terutama membahas klarifikasi Ridwan Kamil soal klaim bantuan Rp 1 triliun untuk NU.
“Pertemuan tadi itu silaturahmi. Kedua bahwa pak gub itu proporsional, ketiga hal-hal yang di luar itu bisa dibicarakan,” kata Barnas.
Barnas menyatakan ucapan Ridwan Kamil terkait bantuan Rp 1 triliun kepada elemen NU di Jabar sepenuhnya tidak ada yang bermasalah. Ia juga punya data penerima bantuan yang dipermasalahkan tersebut.
Jika kemudian hal ini diprotes PWNU Jawa Barat, Barnas menduga, para penerima bantuan tersebut tidak berkoordinasi atau tidak melapor ke tingkatan pengurus cabang NU di masing-masing daerah. Sementara, mekanisme penerima bantuan dari pemprov semuanya sudah diatur dalam sebuah sistem yang bernama Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
“Pertama begini, secara umum apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu benar. Dengan data-data penerima Provinsi Jabar, datanya ada. Dan itu sama pas pertemuan juga enggak ada masalah, karena emang benar apa yang dikatakan Pak Gubernur, saya tunjukkan apa yang dikatakan itu,” ungkapnya.
BACA JUGA:Â Secara Virtual, Ridwan Kamil Hadiri Peletakan Batu Pertama Masjis Syeikh Ajlin Palestina
“Nah misalnya bantuan ini, mungkin tidak (dilaporkan) melalui lembaga yang provinsi, melalui pimpinan wilayah, itu kan dari masyarakat datangnya. Misalkan saya penerima bantuan, tapi tidak lapor si yayasan ini ke PC-nya, kan harusnya lapor. Nah saya tidak bisa mengintervensi untuk warga Nahdliyin. Itu kan udah mekanismenya di lingkup itu, kalau bukan NU ya jangan bawa-bawa bendera NU kan, misalnya begitu,” tambahnya.
Barnas memastikan sudah tidak ada masalah lagi antara PWNU Jabar dengan Ridwan Kamil. Bahkan rencana pertemuan Kamis mendatang pun, PWNU takkan membahas kembali mengenai polemik bantuan Rp 1 triliun tersebut dan lebih membahas tentang sumbangsih pembangunan di Jabar.
“Sudah selesai, dan bahkan nanti Insya Allah hari Kamis mau ada silaturahmi. Tapi silaturahmi itu bukan membicarakan persoalan yang Rp 1 triliun, tapi menyelesaikan persoalan bangsa di Jawa Barat. Begitu kira-kira,” ujarnya. []
SUMBER: DETIK
