CAPRES nomor urut 1, Anies Baswedan, berbicara terkait kebijakan yang menghadirkan rasa keadilan. Anies pun menyinggung pembangunan jalan tol harus memegang prinsip keadilan.
Hal itu disampaikan Anies dalam acara Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan: Menelaah Gagasan dan Komitmen Calon Pemimpin Indonesia, di Hotel Le Meridian, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2023). Anies mengatakan jika jalan tol dibangun oleh investor, maka harus membeli tanah dari masyarakat.
“Begini, kita mau bangun jalan tol terus kita bilang ‘bisa nggak bangun jalan tol berkeadilan?’ Kenapa jalan tol berkeadilan? Ya coba aja tidak marjinalkan orang ini kan mau marjinalkan nih,” kata Anies.
BACA JUGA:Â Anies Sebut Koordinasi Pemerintah Pusat ke Daerah Kerap Tak Sinkron
“Apa sih yang terjadi? Jalan tol itu dibangun oleh investor, investor itu datang diakuisisi tanah lebarnya 100 meter panjangnya puluhan kilometer,” sambungnya.
Dia mengatakan setelah tanah itu dibeli, maka akan pindah kepemilikan tanah dari masyarakat ke investor. Lalu, kata dia, masyarakat pun diminta untuk pindah dan meninggalkan tanah itu.
“Nah itu pindah kepemilikan dari orang desa ke investor, lalu pembebasannya ada penlok (penetapan lokasi), dengan ada penlok, maka tempatnya itu harus dibebaskan,” jelasnya.
Kemudian, kata Anies, yang menjadi pertanyaannya ialah, bisakah tanah itu tidak dibeli oleh investor. Sebab, dia ingin tanah itu dijadikan sebagai bagian dari penyertaan modal dalam pembangunan tol.
“Di dalam jalan tol yang dibangun, dia (rakyat) tetap diberikan cukup dana untuk bisa pindah, tapi tidak habis dana itu untuk semua pindah, tapi tanahnya dihitung proporsional dengan nilainya sehingga dia tidak termarjinalkan,” ungkap dia.
BACA JUGA:Â Demokrat Sebut Anies Mencla Mencle soal IKN, Ini Respons Jubir Timnas AMIN
Maka, kata dia, dengan begitu rakyat yang memiliki tanah pun dapat merasakan hasil dari pembangunan jalan tol itu, bukan hanya investor saja. Anies menyebut kebijakan dengan prinsip berkeadilan itulah yang menjadi fokusnya.
“Tol ini akan usianya seumur Republik, keuntungannya seumur Republik, yang menikmati investornya, yang punya tanah sejak turun-temurun dari kakek neneknya itu tidak pernah lagi merasakan, ini mau marjinalkan. Tapi ketika kita lakukan dengan berkeadilan, itu selesai,” tuturnya. []
SUMBER: DETIK
