JAKARTA—Ketua PBNU KH Abdul Manan Ghani telah memberikan tanggapan terhadap insiden penolakan Ustaz Abdul Somad (UAS) untuk mengisi acara tabligh akbar di Semarang, Jawa Tengah.
Pada kasus tersebut, Patriot Garuda Nusantara (PGN) mengirim surat kepada Kapolda Jawa Tengah yang mendesak kepolisian agar tidak mengizinkan tabligh akbar yang mengundang Ustaz Abdul Somad di Pedurungan, Mijen, Semarang, pada 30-31 Juli 2018.
KH Abdul Manan berpendapat, UAS sebaiknya menyampaikan terlebih dahulu klarifikasi kepada publik untuk menyangkal tudingan-tudingan miring yang dituduhkan kepadanya.
“Ya perlu (klarifikasi) dong. Jalan tengahnya, dia (UAS) klarifikasi terlebih dahulu sebelum (menghadiri acara). Menjelaskan tentang jejak-jejak digitalnya,” kata Abdul Manan Ghani melalui sambungan telepon, seperti dilansir Republika, Sabtu (28/7/2018).
Adapun rekaman digital yang dimaksud, menurutnya, adalah video yang sempat heboh karena di dalamnya UAS mengomentari HTI dan peraturan daerah (perda) syariah. Bagi Ghani, dai kondang sal Riau tersebut perlu mempertegas posisinya sekarang mengenai dua isu sensitif itu. Tidak cukup hanya menunjukkan, belakangan ini diundang pihak-pihak nasional, seperti Dewan Masjid Indonesia (DMI), Polri, atau TNI.
“Jadi tentang jejak digital itu, harus disampaikan (posisi UAS) terlebih dulu. Itu pendapat saya,” ujarnya.
Tentang HTI, Ghani mengingatkan, organisasi tersebut anti-Pancasila dan anti-NKRI. Statusnya pun terlarang sejak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 berlaku.
Pihak kepolisan belum memberikan izin penyelenggaraan tabligh akbar yang akan menampilkan UAS.
“Polisi akan cari solusi terbaik antara yang menolak dan panitia kegiatan itu,” kata Wakil Kapolrestabes Semarang AKBP Enrico Silalahi kepada Antara di Semarang, Jumat (27/7/2018) kemarin.
Sebelumnya, UAStelah menegaskan bahwa PGN hanya mengulang-ulang tuduhan lama yang tidak valid tetapi kerap dialamatkan kepadanya. “Tuduhan radikal, (corong) HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), dan lain-lain itu sudah lama diklarifikasi,” kata dai lulusan S-2 Darul Hadits (Maroko) itu, Rabu (25/7/2018).
UAS mengaku ceramah-ceramahnya tidak pernah bertentangan dengan prinsip-prinsip persatuan dan kebangsaan. Bila tudingan anti-NKRI benar adanya, mustahil unsur-unsur pemerintah, kepolisian, atau TNI belum lama ini memintanya mengisi sejumlah kajian.
“Wakapolri (Komjen Syafruddin) pagi tadi memberi saya kesempatan tausiyah di Istiqlal,” sebut dia, merujuk pada pengajian akbar yang dihelat Dewan Masjid Indonesia (DMI) pada Rabu (25/7/2018) di Masjid Istiqlal, Jakarta. Hadir di sana antara lain Komjen (Polisi) Syafruddin selaku wakil ketua DMI dan istri Wapres RI Jusuf Kalla. []
SUMBER: REPUBLIKA
