MYANMAR—Panglima Angkatan Darat Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, menggambarkan bahwa kekerasan terhadap Rohingya merupakan “PR” yang belum selesai sejak perang dunia II.
“Tentara sedang menjalankan tugas patriotnya untuk melestarikan perbatasan Myanmar dan untuk mencegah gerilyawan Rohingya merebut wilayah mereka sendiri di Negara Bagian Rakhine Utara,” kata Hlaing seperti dilansir dari Dhaka Tribune, Senin (4/9/2017).
Menurut Hlang, pembukaan lahan desa Rohingya merupakan langkah penting untuk membasmi kelompok militan.
Sementara itu Media Australia, The Australian, melaporkan bahwa Hlaing menyatakan persoalan orang Bengali, sebutan pemerintah Myanmar untuk etnis Rohingya, adalah pekerjaan lama yang harus segera dituntaskan. Walaupun, upaya pembumihangusan itu sudah sejak lama berlangsung.
Karena hal tersebut, Hlaing meminta agar institusi pemerintah dan seluruh masyarakat Myanmar mendukung tindakan militer Myanmar, sekaligus sebagai cara membela negara dengan jiwa patriot yang kuat.
Atas pelanggaran hak asasi manusia yang meluas di negara bagian Rakhine tersebut, dunia internasional mengecam Myanmar.
Kelompok militan kecil yang notabene tidak memiliki apapun kecuali pisau dan tombak, dilaporkan telah menyerang beberapa posko pemerintah pada 25 Agustus lalu. Namun Militer Myanmar merespons hal tersebut dengan unjuk kekuatan yang tidak proporsional. []
