JAKARTA–Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa keputusan pemerintah untuk meningkatkan anggaran bantuan sosial (Bansos) di tahun 2019 tidak terkait dengan pemilihan umum (Pemilu) yang akan segera digelar.
Sri Mulyani menuturkan, keputusan pemerintah meningkatkan anggaran Bansos seperti pada program keluarga harapan (PKH).
“Jaring pengamanan sosial seperti PKH itu dinaikkan dua kali lipat ini dibilang jelang Pemilu, sebetulnya tidak karena sejak 2012 tidak pernah di-adjust,” kata Sri Mulyani dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Selasa (8/1/2019).
BACA JUGA: Sri Mulyani Kembali Dinobatkan Jadi Menteri Keuangan Terbaik
Peningkatan anggaran pada program bansos, kata Sri Mulyani, sangat berkaitan dengan program prioritas pemerintah di 2019 yang ingin membangun sumber daya manusia (SDM).
Sri Mulyani juga mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari jumlah belanja negara di APBN sebagai pondasi pembangunan SDM di 2019.
“Untuk itu pondasi SDM dari fiscal policy mengalokasikan sisi belanja 20% atau mencapai Rp 500 triliun sendiri untuk pendidikan,” kata wanita yang kerap disapa Ani ini.
Dalam implementasinya, Sri Mulyani bilang anggaran pendidikan yang besar ini akan dijalankan dengan koordinasi yang kokoh oleh lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.
“Jadi ini bukan masalah uang, jadi koordinasi pusat dan daerah,” ujar dia.
BACA JUGA: Sri Mulyani Ungkap Tanggung Jawab Muslimah di Era Globalisasi
Tidak hanya itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun menyebut bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebagai pondasi pembangunan SDM.
“Karena kalau stunting sama saja, maka dari itu untuk kesehatan Rp 126 triliun, namun belum termasuk anggaran yang dikeluarkan Pemda,” ujar dia.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan, bahwa prioritas pemerintah dalam membangun SDM juga dengan program vokasi di pusat dan daerah yang terintegrasi dengan industri. []
SUMBER: DETIK
