BANGLADESH—Sekira 87 persen pengungsi Rohingya yang tinggal di kamp-kamp pengungsian darurat di Bangladesh enggan direlokasi ke sebuah pulau terpencil di Teluk Benggala.
Menurut laporan dari kepolisian, angka ini dibuat berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kepolisian Khusus Cabang Distrik Cox’s Bazar, menurut harian lokal New Age, Senin (27/8/2018).
Cox’s Bazar telah menjadi tuan rumah bagi sekitar sejuta pengungsi, termasuk lebih dari 750.000 Muslim Rohingya yang datang ke Bangladesh, setelah kekerasan yang terjadi di Negara Bagian Rakhine di barat Myanmar pada Agustus tahun 2017.
BACA JUGA: Jelang Musim Hujan, Bangladesh Tempatkan 100 Ribu Pengungi Rohingya di Pulau Baru
Sebelumnya, pemerintah Bangladesh mengumumkan rencana mereka untuk memindahkan pengungsi Rohingya ke Pulau Bhasanchar sampai proses repartriasi (pemulangan kembali) dimulai.
New Age menyebut para pengungsi Rohingya menyatakan bahwa lokasi pulau tersebut terisolasi, sehingga mereka takut akan terhambatnya fasilitas bantuan dan medis, juga terisolasi dari keluarga mereka. Alasan-alasan ini termasuk yang teratas dari 10 alasan keengganan mereka dipindahkan ke pulau tersebut.
“Pemerintah akan menyediakan wakilnya di semua otoritas terkait, termasuk perwakilan Rohingya, anggota LSM-LSM lokal dan internasional dan lembaga-lembaga HAM ke Pulau Bhasanchar sebelum relokasi untuk melihat kondisi aktual di sana,” kata Muhammad Habibul Kabir Chowdhury, Kepala Urusan Pengungsi di Kementerian Manajemen Bencana dan Bantuan kepada Anadolu.
“Relokasi ini tidak akan dilakukan sampai pemerintah yakin bisa menyediakan fasilitas yang lebih baik ketimbang kamp-kamp pengungsian Ukhiya dan Tekhnaf di Cox’s Bazar,” lanjut Chowdury.
BACA JUGA: Muslim Rohingya: Saya Lebih Baik Mati daripada Pulang ke Myanmar
Menegaskan bahwa Bangladesh menghadapi krisis lingkungan, Chowdhury mengatakan bahwa perbukitan dan hutan-hutan ditebangi, dan masyarakat lokal menghadapi masalah over populasi karena kedatangan gelombang pengungsi Rohingya.
Sependapat dengan Chowdhury, Ketua Komisi Bantuan dan Repartriasi Pengungsi Rohingya (RRRC) Mohammad Abul Kalam berkata, “Pemerintah akan melakukan proses relokasi dengan mempertimbangkan semua masalah terkait dan krisis kemanusiaan orang-orang Rohingya.” []
SUMBER: ANADOLU
