Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan etnis Rohingya yang mengalami pembantaian di Myanmar sangat membutuhkan tindakan nyata dari berbagai negara yang peduli pada kemanusiaan.
Tindakan tersebut bisa berupa tekanan politik sehingga bisa menekan pemerintah Myanmar agar menghentikan pembantaian tersebut.
“Jadi menurut saya yang paling dibutuhkan saat ini, oleh etnis Rohingya bukan hanya bantuan logistik dan kesehataan. Tapi, tekanan politik dari dunia terhadap pemerintah Myanmar yang sedang melakukan pembantaian,” terang Dahnil, seperti dilansir Republika.
Seharusnya, lanjut Dahnil, Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) bisa menekan Myanmar secara Politik. Salah satunya adalah dengan menghukum mereka, Karena terang melakukan kejahatan Kemanusiaan secara brutal. Tapi dengan tidak adanya tindakan yang signifikan jadi seolah dunia melegalkan pembantaian tersebut.
Dahnil berharap pemerintah Indonesia bisa memimpin menyampaikan sikap tegas dalam bentuk tekanan politik luar negeri. Di antaranya dengan menghimpun negara-negara yang peduli dengan tragedi kemanusiaan di Myanmar tersebut. Kemudian dengan tegas pemerintah Indonesia melakukan peringatan diplomasi yang keras terhadap Myannar.
“Misalnya dengan menarik Dubes RI dari Myanmar, dan meminta Dubes Myanmar di Indonesia untuk meninggalkan Indonesia sampai prilaku “legalisasi” pembantaian etnis Rohingya dihentikan dan menemukan jalan damai,” tegas Dahnil.
Dahnil menambahkan, bahkan pada taraf berikutnya Indonesia bisa meminta sidang khusus ASEAN agar mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN. Serta menghimpun negara-negara yang menjunjung tinggi HAM untuk melakukan embargo terhadap Myanmar.
Memang, kata Dahnil, political diplomacy pressure seperti ini belum dilakukan oleh dunia, termasuk oleh Indonesia. “Saya menyarankan Pemerintah Indonesia menginisiasi upaya ini,” tutup Dahnil. []
