Tak Miliki KTP-el, 6 Juta WNI Terancam Tak bisa ‘Nyoblos’ di Pemilu 2019

JAKARTA—Sekitar enam juta warga Indonesia terancam tidak bisa menyalurkan suaranya pada ­Pemilihan Umum 2019 karena belum memiliki Kartu Tanda Penduduk ­elektronik (e-KTP). Keterangan ini disampaikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Selasa (30/10/2018).

Sesuai Undang-Undang 7/2017 ten­tang pemilu, syarat pemilih adalah e-KTP, tidak bisa menggunakan surat keterangan (su­ket) seperti Pemilu 2018.

BACA JUGA: KPU Akui Ada 31 Juta Data Pemilih Pemilu 2019 yang Tak Sinkron

”Makanya, warga harus proaktif merekam. Ma­sih cukup waktu,” kata Direktur Jenderal Dukcapil, Zudan Arif Fakrullah Ahad (28/10/2018).

Sekitar enam juta penduduk yang be­lum merekam datanya itu diperkira­kan hanya tiga persen dari seluruh penduduk Indonesia saat ini. Selain mereka, masih ada kelompok pendu­duk yang telah merekam data tetapi belum menerima cetakan e-KTP juga berisiko tak bisa ikut memilih.

Zudan tidak mengetahui rincian jumlah penduduk tersebut. Ia hanya memastikan pemerintah terus ber­upaya mengejar target perekaman dan pencetakan e-KTP tahun ini agar se­lu­ruh penduduk bisa mengguna­kan haknya memilih calon presiden dan wakil presiden serta anggota legisla­tif.

BACA JUGA: 5 Hal yang Dilarang dalam Kampanye Pemilu

Sementara itu, pengamat politik dan kebijakan publik Direktur De­mo­cracy and Electoral Empowement Partnership (DEEP) Yus Fitriadi me­ragukan pencapaian pemerintah bisa sesuai target. Menurut dia, pemerintah pusat seharusnya sudah menge­luarkan peraturan presiden untuk mengantisipasi itu.

”Perpres itu sebagai pengganti undang-undang terkait pemberlakuan e-KTP (sebagai syarat pemilih) di 2019,” kata Yus.

Aturan tersebut nantinya bisa diturunkan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum agar bisa memberlakukan alat pengganti e-KTP seperti suket sebagai syarat pemilih. []

SUMBER: PIKIRAN RAKYAT