IRAN—Kementerian Luar Negeri Iran dikabarkan telah menepis tuduhan pada laporan tahunan yang dirilis Departemen Luar Negeri AS. Laporan tahunan ini berisi tentang situasi dan banyaknya kasus pelanggaran HAM di Iran, kantor berita Tasnim melaporkan pada Ahad (5/3/2017).
“Karena catatan pelanggaran HAM berat dan mengerikan di dalam maupun di tingkat internasional, pemerintah AS tidak mengomentari kasus HAM di negara-negara lain selain Iran,” ungkap Jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qasemi.
Qasemi beranggapan bahwa tidak ada organisasi atau hukum internasional apalagi pemerintah AS untuk menilai status HAM di seluruh dunia secara sepihak.
Laporan Departemen Luar Negeri AS yang dirilis pada Jumat pekan lalu mengungkapkan bahwa Iran telah melakukan “pembatasan pada kebebasan sipil,” termasuk kebebasan berbicara, berorganisasi, beragama dan pers sejak tahun 2016.
Departemen Luar Negeri AS juga mencaci pemerintah Iran yang dituduh kerap melakukan pembunuhan sewenang-wenang dan melanggar hukum, termasuk yang paling sering adalah eksekusi terhadap seseorang setelah ditangkap dan tanpa proses pengadilan.
Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan bahwa beberapa negara Barat sengaja menggunakan isu HAM sebagai alat untuk kepentingan politik mereka, guna menguasai negara lain. []
