YERUSALEM — UNRWA mengecam rencana Israel yang akan mencabut izin operasi sekolah-sekolah yang dikelola Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Yerusalem Timur.
“Keberadaan UNRWA di Yerusalem bukanlah hadiah Israel. Ada perjanjian bilateral yang mengikat Israel untuk menghormati instalasi lembaga, yurisdiksi, dan imunitas di Yerusalem,” ujar juru bicara UNRWA Sami Meshasha dalam sebuah konferensi pers pada Ahad (20/1/2019), seperti dikutip dari Aljazeera.
BACA JUGA:Â Pada 2020, Israel Tutup Sekolah UNRWA di Yerusalem
Sebab, jika rencana itu teralisasi, sekolah-sekolah tersebut harus ditutup pada tahun ajaran berikutnya.
Menurut Meshasha, jika sekolah-sekolah UNRWA di Yerusalem Timur ditutup, Israel jelas melanggar Konvensi Pengungsi 1946.
“Israel adalah (negara) pihak pada Konvensi Pengungsi 1946, dan upaya-upaya semacam itu melanggar konvensi ini,” ujarnya.
Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hanan Ashrawi turut mengecam rencana Israel menutup sekolah-sekolah UNRWA di Yerusalem Timur. Dia menilai, hal itu merupakan penghinaan terhadap komunitas internasional serta pengabaian terhadap hukum dan lembaganya.
“Langkah provokatif ini sengaja menargetkan para pengungsi Palestina dan hak-hak mereka dijamin hukum internasional dan kemanusiaan,” kata Ashrawi dalam sebuah pernyataan yang dikutip kantor berita Palestina, WAFA.
UNRWA diketahui mengelola tujuh sekolah di dua kamp pengungsi di Yerusalem Timur. Ketujuh sekolah itu menaungi sekitar 3.000 siswa.
Media Israel melaporkan, Dewan Keamanan Nasional Israel berencana menutup sekolah-sekolah tersebut. Israel akan mengganti sekolah itu dengan sekolah yang dikelola pemerintah kota Yerusalem dengan dukungan Kementerian Pendidikan Israel.
Sebelumnya, pada Oktober tahun lalu, mantan wali kota Yerusalem dari Israel, Nir Barakat, menuduh layanan UNRWA di wilayah tersebut ilegal.
Barakat juga menuding UNRWA mempromosikan hasutan terhadap Israel.
“Kami mengakhiri kebohongan ‘masalah pengungsi Palestina’ dan upaya menciptakan kedaulatan palsu dalam kedaulatan,” katanya.
BACA JUGA:Â UNRWA: Pengungsi Palestina di Jalur Gaza Terancam Kelaparan
UNRWA didirikan pada 1949, tepatnya setelah 700 ribu warga Palestina diusir paksa menjelang pembentukan negara Israel. Hingga kini, UNRWA mempertahankan layanan dan bantuannya untuk sekitar 5 juta pengungsi Palestina yang tersebar di Tepi Barat, Jalur Gaza, Suriah, Lebanon, dan Yordania.
UNRWA tetap melayani pengungsi Palestina kendati Amerika Serikat (AS), penyandang dana terbesar bagi UNRWA, menghentikan pasokan dananya. []
SUMBER: AL JAZEERA | WAFA